Kabar Sepekan: Tapering di Depan Mata, Sektor Properti Domestik Terbata-bata

Minggu ini, data-data indikator perekonomian Amerika Serikat semakin mempertebal sinyal tapering The Fed. Sementara itu di dalam negeri, pemerintah nampak tengah berjibaku memulihkan penjualan properti yang loyo.

Yuk, simak selengkapnya di rangkuman kabar sepekan berikut.

1. Data Ekonomi AS Bertebaran, Sinyal Tapering The Fed Menguat?

Pekan ini diwarnai oleh perilisan data-data makroekonomi Amerika Serikat oleh Biro Statistik AS (BLS). Ternyata, data-data tersebut menunjukkan hasil cemerlang, berikut ringkasan data tersebut.

• Amerika Serikat mencatat penyerapan tenaga kerja baru (Non-Farm Payroll) sebanyak 943.000 di Juli, 9,9% lebih tinggi dibanding penyerapan Juni sebesar 858.000 tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi AS kembali bergeliat dan menuju jalur pemulihan yang tepat.
• Amerika Serikat juga mencatat inflasi tahunan Juli di angka 5,4%, di mana angka ini merupakan rekor dalam 13 tahun terakhir. Hanya saja, inflasi bulanan di periode yang sama tercatat 0,5% alias lebih rendah dibanding Juni 0,9%.
• indeks harga produsen (PPI) pada Juli bertumbuh 7,8% secara tahunan. Capaian itu merupakan rekor pertumbuhan tahunan tertinggi sejak 2010 silam. Kenaikan inflasi dan indeks harga produsen merupakan cerminan bahwa permintaan agregat domestik AS tengah menanjak. Dengan kata lain, terdapat perbaikan daya beli.

Seluruh data tersebut akan dijadikan pijakan oleh bank sentral AS The Fed untuk menentukan apakah kebijakan tapering perlu dilakukan atau tidak.

Secara singkat, kebijakan tapering adalah langkah The Fed untuk mengurangi suplai uang beredar dengan berhenti membeli instrumen-instrumen surat utang. Sikap ini ditempuh jika The Fed merasa kebijakan penambahan suplai uang beredar (quantitative easing) sudah berhasil memulihkan ekonomi AS yang tengah amburadul.

Seretnya suplai uang beredar tentu akan meningkatkan nilai dolar AS. Sayangnya, hal ini akan membuat masyarakat lebih senang menggenggam mata uang greenback tersebut dibandingkan menaruhnya ke instrumen investasi berisiko, seperti saham.

Di samping itu, kebijakan tapering juga bisa membuat investor AS yang berinvestasi di luar negeri menarik modalnya dan bikin dolar AS “pulang kampung”. Hal ini bisa membuat instabilitas pasar modal di negara-negara tujuan investasi para investor tersebut.

2. Pejabat The Fed Silih Berganti Beri Sinyal Tapering

Kekhawatiran pelaku pasar soal kemungkinan percepatan tapering pun diperkeruh oleh hilir mudiknya komentar pejabat The Fed soal rencana tersebut.

Pada Selasa (10/8), Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan bahwa dirinya menginginkan The Fed untuk mulai melancarkan aksi tapering pada kuartal IV mendatang. Ia beralasan bahwa dirinya, beserta Presiden The Fed Richmond Tom Barkin, memandang bahwa data inflasi AS selama ini sudah melebihi target 2%.

Di sisi lain, Presiden Fed Kansas City Esther George mengatakan bahwa The Fed sudah bisa melakukan tapering lantaran tingkat inflasi dan kondisi pasar tenaga kerja sudah sesuai ekspektasi. Di kesempatan berbeda, Presiden Fed Dallas Robert Kaplan mengatakan bahwa bank sentral AS itu seharusnya akan mengumumkan jadwal tapering pada bulan depan.

Setelah dimulai nanti, rencananya tapering akan dilakukan bertahap selama 8 bulan. Setelahnya barulah Federal Reserve akan bersiap meninggalkan era suku bunga mendekati nol dengan meningkatkan Fed Funds Rate (FFR) secara bertahap.

3. Senat AS Loloskan RUU Pendanaan Infrastruktur, Pajak Kripto Jadi Sorotan

Senat AS pada Selasa (10/8) akhirnya meloloskan RUU Pendanaan Infrastruktur bipartisan senilai US$1 triliun. Namun, yang menjadi sorotan adalah salah satu pasal di RUU tersebut yang memuat transaksi cryptocurrency sebagai objek pajak.

Adapun, rencana itu dilakukan sebagai bagian dari sumber pendanaan belanja infrastruktur pemerintah AS. Di mana, pemerintah AS bisa mengoleksi penerimaan pajak US$28 miliar dalam 10 tahun mendatang.

Hanya saja, bahasa hukum yang tertera di pasal itu bikin komunitas kripto ketar-ketir. Pasalnya, yang menjadi subjek pajak tersebut adalah broker, yang sesuai definisi RUU tersebut adalah “setiap orang yang bertanggung jawab menyediakan jasa transfer aset digital atas nama pihak lain”. Sehingga, pajak ini dianggap bisa menyerang penambang dan stakers.

Alhasil, rencana pajak ini ditakutkan bisa membuat komunitas kripto agak menjauhi aktivitas berbau cryptocurrency. Ujungnya, permintaan aset kripto menurun dan meruntuhkan harganya.

Hanya saja, kongres AS masih bisa mengamandemen aturan ini sebelum benar-benar disetujui sebagai undang-undang.

4. Presiden Jokowi: Ekonomi Kuartal III Menantang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti bahwa kondisi ekonomi akan lebih berat pada kuartal III tahun ini. Alasannya, kegiatan ekonomi di kuartal III menjadi berhenti kembali lantaran pemerintah harus kembali membatasi pergerakan sosial akibat penularan kasus COVID-19 varian Delta.

“Ketahuan awal bulan Juli, varian delta telah memaksa kita untuk memperketat mobilitas masyarakat. yang tentu saja berdampak pada ekonomi nasional kami. Hal ini yang harus diwaspadai, termasuk oleh pasar modal,” ujar Jokowi, Selasa (3/8).

Dengan demikian, maka ia mewanti-wanti bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III bisa jadi lebih rendah dibanding capaian kuartal II yang mencapai 7,07% secara tahunan.

Ramalan pertumbuhan ekonomi yang melandai akan membuat investor sedikit ragu berinvestasi di Indonesia. Sebab, investor bisa berharap cuan yang lebih sedikit ketika ekonomi mulai mengalami kontraksi.

5. Seribu Cara Pulihkan Sektor Properti Domestik

Bank Indonesia merilis data bahwa pertumbuhan penjualan properti residensial terkoreksi 10,01% secara tahunan sepanjang kuartal II tahun ini.

Jika dibagi per segmen, pertumbuhan penjualan rumah tipe kecil dan tipe besar masing-masing terjun 15,4% dan 12,99% secara tahunan. Menariknya, pertumbuhan penjualan rumah tipe menengah malah naik 3,63% di periode yang sama.

Data ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya. Meski memang, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tercatat 7,07% secara tahunan.

Untungnya, di pekan yang sama, pemerintah juga telah memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pembelian rumah baru hingga Desember mendatang. Tadinya, kebijakan ini hanya berlaku hingga Agustus tahun ini.

Di dalam kebijakan tersebut, pemerintah akan membebaskan PPN 100% atas pembelian rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar. Selain itu, pemerintah akan membebaskan PPN sebesar 50% bagi tipe hunian yang sama dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Pembebasan pajak adalah salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terlebih, konsumsi memegang peranan 57,23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di kuartal II lalu.

Download aplikasi Pluang di sini untuk investasi emas, S&P 500 index futures, serta aset kripto dan reksa dana! Harga kompetitif di pasaran, selisih harga jual-beli terendah, dan tanpa biaya tersembunyi!

Untuk investasi emas, kamu bisa melakukan tarik fisik dalam bentuk emas Antam mulai dari 1 gram hingga 100 gram. Sementara dengan Pluang S&P 500, kamu bisa berinvestasi di kontrak berjangka saham perusahaan besar di AS! Mulai dari Apple, Facebook, Google, Netflix, Nike, dan lainnya! Segera download aplikasi Pluang!